Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIP UMY) kembali menyelenggarakan seminar refleksi akhir tahun 2023 dalam menyambut tahun 2024. Melihat berbagai problematika di tahun 2023 menjadi hal menarik untuk di bahas, dalam kegiatan seminar tersebut bertemakan “Demokrasi Dikebiri, HAM Dihantam, PSN Diidolakan” yang diselenggarakan bersama dengan beberapa stakeholder terkait yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2023 bertempat di Gedung AR Fachrudin B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam kegiatan refleksi akhir tahun kali ini, Prodi MIP UMY menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D, Haris Azhar, S.H., M.A., Dr. phi. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A., Prof. Dr. Emil Salim, M.A.,  Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., David Effendi, S.IP., M.A., serta Nur Wahid Satrio yang terbagi dalam 2 (dua) sesi penyelenggaraan. Sesi pertama dirangkai dalam tema “Pemilu Serentak 2024, Netralitas Milliter dan Peminggiran HAM” dan dilanjutkan dengan sesi kedua dengan tema “Menggugat Proyek Strategis Nasional (PSN) : Evaluasi Multiperspektif”.

Pada tahun 2023, terjadi serangkaian perubahan legislasi dan kebijakan yang secara signifikan membatasi aspek-aspek kunci demokrasi. Pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul menjadi perhatian utama. Undang-undang baru yang membatasi hak partai politik oposisi dan pembubaran demonstrasi damai dengan alasan keamanan menjadi sorotan internasional. Para kritikus menilai langkah-langkah ini sebagai ancaman terhadap fondasi demokrasi dan pluralisme. Kemudian tingginya pelanggaran hak asasi manusia menjadi sorotan dalam refleksi akhir tahun ini. Laporan-laporan organisasi hak asasi manusia mencatat peningkatan kasus penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penahanan tanpa proses hukum yang adil. Pemerintah dihadapkan pada kritik keras dari komunitas internasional, sementara masyarakat sipil secara aktif memperjuangkan perlindungan HAM yang lebih efektif.

Dalam seminar tersebut Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum selaku Ketua PP Muhammadiyah yang menyampaikan Pernyataan Sikap Akhir Tahun yang terdiri dari 6 butir/point penting yang merefleksikan keadaan yang terjadi di Indonesia. Lebih jauh, Ia menjabarkan beberapa point menyangkut demokrasi di Indonesia, Netralitas ASN, TNI serta Polri dalam menghadapi kontestasi politik di 2024, HAM serta kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D menyampaikan paparannya terkait dengan netralitas TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam politik, beberapa laporan dan pengamat menyebutkan bahwa ada indikasi pelanggaran netralitas oleh sejumlah elemen militer. Beberapa tokoh politik menuding bahwa beberapa perwira tinggi terlibat dalam kampanye politik secara terang-terangan, memicu kekhawatiran akan adanya intervensi militer dalam proses politik sipil. Selain itu, peminggiran hak asasi manusia juga menjadi perhatian utama dalam pemilu ini. Beberapa kelompok advokasi HAM menyuarakan keprihatinan terkait pelanggaran hak-hak dasar yang terjadi selama kampanye, termasuk intimidasi terhadap kelompok minoritas dan pembatasan kebebasan berpendapat. Organisasi hak asasi manusia lokal dan internasional mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran ini dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan tanpa rasa takut. Dalam kesempatan ini Prof. Ikrar selaku peneliti senior BRIN turun menyampaikan beberapa temuannya terkait dengan penetrasi politik yang dilakukan menjelang pemilu di 2024. Selain beberapa temuan, Prof Ikrar juga turut menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar dapat kembali pada jalan yang benar.

Menyambung Prof. Emil, Dr. phi;. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A. yang juga merupakan Wakil  Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan AIK Fisipol UMY turut menyampaikan beberapa hal terkait demokrasi yang berkembang di Indonesia dimulai pada era reformasi hingga saat ini. Tidak hanya itu, Ia juga turut menyampaikan beberapa catatan terkait dengan adanya potensi kecurangan pemilu yang ada di Indonesia dalam gelaran kontestasi politik di 2024.

Selanjutnya dalam sesi kedua, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. yang juga merupakan Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menyampaiakan kontroversi mewarnai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia yang gugatan dari berbagai pihak yang dinilai berdampak ke berbagai sektor. Meskipun diakui sebagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan nasional, evaluasi multiperspektif mengungkap sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu isu sentral yang menjadi fokus perdebatan adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sejumlah proyek infrastruktur besar. Kelompok lingkungan dan aktivis bersuara keras mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Mereka menggugat bahwa PSN, dengan proyek-proyek mega seperti jalan tol dan pembangkit listrik, dapat berpotensi merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam. David Effendi, S.IP., M.A., serta Nur Wahid Satrio turut serta menyorot beberapa realitas yang terjadi di lapangan terkait dengan PSN di Indonesia. (NBP)