Kembali program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIP UMY) menyelenggarakan seminar dalam jaringan (daring) bertajuk “Arti Penting Kompetensi Pengadaan Barang Jasa di Era Digital” bersama Lembaga Pengadaan Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

Seminar ini digelar dalam rangka mewujudkan hibah penelitian antara MIP UMY dan Dikti untuk menuju kampus merdeka, merdeka belajar. Selain itu, seminar ini dilaksanakan untuk memfasilitasi dan mendukung dosen serta mahasiswa MIP UMY yang berminat untuk mengambil sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, jelas Suswanta selaku ketua program studi MIP UMY dalam sambutannya.

Selanjutnya, Hardi Afriasyah Kapusdiklat PBJ LKPP RI memaparkan data dan fakta yang ada dilapangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah RI. Beliau mengungkapkan bahwa selama ini LKPP RI dalam menyelenggarakan barang dan jasa juga memiliki siklus umum, “kami menggunakan siklus pengadaan barang dan jada dengan pendekatan management pada umumnya seperti perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, kontrak, dan selanjutnya serah terah dengan pihak yang bersangkutan.”

Secara lebih lanjut, beliau juga memberikan informasi bahwasannya penjabat pengadaan barang/jasa, ASN/TNI atau pihak yang berhubungan langsung dengan PBJ harus memilki kompetensi teknis PBJP dengan rincian jenis teknis sesuai level 1-5 yang tertera di Permenpanrb No. 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, jenis yang dimaksud diantaranya;

1. Melakukan perencanaan PBJP
2. Melakukan pemilihan penyedian PBJP
3. Mengelola kontrak PBJP
4. Mengelola PBJP secara swakelola.

Secara umum jenis kompetensi teknsi PBJP dirangkum seperti di atas, namun perlu diketahui jika nantinya jenis teknis umum tersebut diklasifikasikan menjadi 5 level kompetensi, awareness, basic, intermediate, advance, hingga expert level.

“Jika kita membahas mengenai sertifikasi atau kompetensi, tentu ada pihak yang menyediakan sertifikasi tersebut, dalam hal ini LKKP RI bekerjasama dengan 81 lembaga yang telah kami tetapkan sebagai lembaga penyedia pelatihan dan sertifikasi dengan tingkat akreditas A dan B yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada sekitar 408 fasilitator PBJ, jelas Hardi.

“Dalam pelaksanaanya, sertifikasi ini cukup efektif untuk diikuti karena metode assesmen yang mudah dan kami juga memperbanya jumlah tempat uji kompetensi (TUK) terakreditasi untuk menfasilitasi orang yang ingin mendapatkan sertifikasi PBJP, mengingat jumlah kebutuhan formasi yang banyak namun peminatnya masih sangat sedikit, tutupnya.”

Sertifikat kegiatan dapat di download pada :

https://bit.ly/SertifikatLKPPWEBIN