Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) baru baru ini mengadakan Kuliah Umum tentang Unit Pemerintah Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan pada Senin (29/3) yang disiarkan melaui zoom dan kanal YouTube.

Dalam perkuliahan umum tersebut, Magister Ilmu Pemerintahan menghadirkan 3 pembicara utama yaitu Sirikanya Khai, Ph.D dari Rajabhat Maha Sarakhon University Thailand, Rohana Ahmad dari University Terengganu Malaysia, dan Rahmawati Husain, MCP, Ph.D dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut Sirikanya Khai, sektor yang tidak boleh tertinggal dalam pembangunan daerah adalah sektor pendidikan. Di Thailand sendiri pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak singkron, bahkan pemerintah pusat terkesan lambat merespon masyarakat. “Kebijakan pemerintah pusat dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dapat dinilai bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masyarakatnya,” tutur Sirikanya.

Ketidaksingkronan kebijakan tersebut membuat ketertinggalan di beberapa daerah di Thailand, salah satunya kebijakan dalam hal pendidikan sehingga pemerintah daerah mengambil alih kebijakan itu sendiri untuk mengejar ketertinggalan yang ada juga untuk memeratakan pendidikan. Awal pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah di Thailand di mulai pada tahun 1997. “Tahun 1997 adalah awal dimana pengelolaan dan pembenahan pendidikan dimulai dari perubahan sistem pendidikan baik dalam pembelajarannya juga peningkatan kompetensi pengajar,” terangnya.

Sementara itu menurut Rohana Ahmad dalam sudut pandangnya sebagai warga negara Malaysia dalam menyikapi kebijakan pemerintah daerah di Malaysia, komitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat penting dilakukan agar pembangunan daerah berhasil dicapai. “Komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik itu sangat penting dan berpengaruh dalam pengembangan pembangunan daerah karena kepuasan masyarakat juga salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah,” menurut dosen yang akrab dipanggil Rohana tersebut.

Dalam sudut pandang lain, Rahmawati Husein, MCP, Ph.D mengungkapkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pengembangan daerah berkelanjutan itu sangat mempengaruhi tiga poin utama yaitu ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan.

“Peranan pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan daerah yang harus ditekankan dalam beberapa aspek seperti menuntaskan kemiskinan di masyarakat, menujang dan mengembangkan ekonomi lokal, memastikan kehidupan masyarakat yang sehat, pendidikan yang merata, dan memperhatikan lingkungan guna menyikapi perubahan iklim bumi. Jika aspek tersebut dapat dipenuhi maka peranan pemerintah daerah akan sangat penting bagi ketahanan ekonomi, ketahan sosial dan ketahanan lingkungan di daerah tersebut,” tutup Rahmawati.(RM)