Yogyakarta – Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Prodi MIP UMY) kembali menyelenggarakan Seminar Proposal (Sempro) dan Pendadaran secara luring (luar jaringan) / offline. Dilaksanakan Kamis (26/11), seminar proposal kali ini di ikuti oleh 12 (Dua Belas) mahasiswa dan untuk ujian pendadaran diikuti oleh 1 (satu Mahasiswa). Selama penyelenggaraan ujian proposal dan pendadaran

Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Keistimewaan tersebut telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Terdapat lima wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Kelima wewenang tersebut yaitu Tata Cara

Pemateri kedua Dadang Suwanda SE, MM, MAk, Ak, CA menjelaskan Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dan Tugas Pokok, Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggota DPRD Fraksi PKS harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi

Pemateri pertama Iwan Satriawan, Ph.D menjelaskan Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja: Perspektif Hukum Tata Negara. Sedikitnya ada 3 (tiga) poin permasalahan yang cukup krusial terkait dengan materi muatan  RUU Cipker ini. Pertama, terkait pemangkasan peran pemerintah daerah sehingga berujung pada resentralisasi. Dalam beberapa pasal RUU Cipker ini nyatanya banyak yang mengatur terkait dengan peran

Yogyakarta – Magister Ilmu Pemerintahan Bekerjasama dengan DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan Bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI. Jakarta terselenggara atas kerja sama dari Fraksi PKS DPRD DKI dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.“Penerapan Pengaruh OMNIBUSLAW bagi Pemerintah daerah dan Substansi Perubahan pengelolaan Keuangan Daerah Serta Perencanaan dalam Penyusunan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Program Doktor Politik-Islam Ilmu Politik dan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengadakan acara seminar dengan tema Sarasehan Pencegahan “Meneguhkan Moderatisme Islam Pencegahan Radikalisme Terorisme di Kalangan Dosen dan Mahasiswa Muhammadiyah” yang dilaksanakan pada Kamis, 19 November 2020 di The Phoenix Hotel Yogyakarta. Seminar kali ini mengunduang 100

Yogyakarta – Layanan online telah menjadi kebutuhan utama mahasiswa.  Pandemi COVID-19 yang membuat interaksi menjadi serba terbatas, menyebabkan layanan offline tidak dapat diakses oleh semua mahasiswa. Maka dari itu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memberi perhatian penuh untuk meningkatkan layanan online bagi mahasiswa. Salah satu layanan online yang baru-baru ini dipersiapkan adalah SIM-Skripsi. Layanan ini ditujukan

Pengabdian ini fokus tentang implementasi  Pelatihan Manajemen  Inventasris di PKK Desa Segoroyoso Pleret Bantul dimana inventaris merupakan kekayaan fisik dari organisasi. Namun kenyataannya, manajemen inventaris seringkali masih lemah sehingga memerlukan pembenahan. Inventarisasi yang lemah ini mengakibatkan kekayaan tersebut mengalami penyusustan, atau tidak tercatat keberadaannya. Padahal, inventaris tersebut memilikinilaiyang besar dan jika dikembangkan akan menjadi investasi

Pergeseran sistem pelayanan transportasi dari konvensional ke layanan transportasi berbasis online (OETS), merupakan adanya pemanfaatan tekonologi yang semakin berkembang pada semua aspek. Perkembangan tersebut, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang selalu responsive dan eksis dalam transformasi. Prof.Dr.Achmad Nurmandi, M.Sc., & Dr. Dyah Mutiarin, M.Si, selaku Dosen Magister Imu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mendapatkan penghargaan “Highly Commended