AKADEMIK PROGRAM STUDI

Persyaratan Perkuliahan

1. Semua dosen yang bertanggung jawab atas mata kuliah menyampaikan kontrak studi pada awal semester.

2. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi kehadiran.

3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari kehadiran, jika tidak memenuhi syarat, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik.

5. Siswa menjaga proses perkuliahan berjalan lancar.

6. Mahasiswa harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.

Persyaratan Ujian Perkuliahan

1. Ujian dilaksanakan dengan metode analisis kasus-kasus terbaru sesuai dengan perkembangan di lapangan

2. Mahasiswa wajib mengumpulkan tugas analisis kasus sebagai ujian

3. Mahasiswa mempresentasikan baik tugas kelompok maupun individu berdasarkan tipe ujian.

4. Analisis kasus dilakukan dengan memuat perkembangan studi terkait pemerintahan.

5. Presensi kehadiran >75%

6. Mahasiswa yang memperoleh Nilai C diwajibkan untuk mengulang ujian tanpa perlu mengikuti perkuliahan.

7. Mahasiswa yang memperoleh Nilai D wajib untuk mengulang disertai mengikuti proses perkuliahan.

Implementasi

1. Kegiatan Pembelajaran terdiri dari (1) perkuliahan di kelas dengan tatap muka dengan dosen yang terdiri dari para ahli, praktisi, dan akademisi. (2) Tutorial atau diskusi kasus (3) Kegiatan Teleconference (4) Field Site Teaching (FST) kunjungan ke Lembaga pemerintah atau tempat lain yang relevan.

2. Dosen memberikan beberapa kasus sebagai bahan diskusi.

3. Dosen melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses perkuliahan

4. Kasus diintegrasikan ke dalam setiap pembelajaran

5. Tim pengajar membuat soal ujian dalam bentuk analisis kasus

6. Nilai Ujian adalah gabungan dari nilai akhir dan nilai selama proses perkuliahan berlangsung.

Materi Perkuliahan

Sebelum pertemuan dilaksanakan, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan menyusun jadwal mata kuliah dan dosen berdasarkan fokus studinya. Dosen kemudian menyusun dan mendiskusikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) perkuliahan yang ada, berdiskusi dengan dosen lain, serta mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rapat yang dilakukan sebelum dimulainya pertemuan. RPS meliputi hasil belajar, kemampuan akhir siswa, matriks pembelajaran, desain tugas, dan penilaian siswa.

Format Matriks Pembelajaran

Meliputi: pertemuan, kemampuan akhir yang diharapkan, bahan pembelajaran, materi/subjek, strategi pembelajaran, dan kriteria penilaian (indikator)

Matriks pembelajaran di atas merupakan format yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dan juga sebagai alat kontrol dosen dalam menjalankan perkuliahan. RPS harus disampaikan oleh dosen di pertemuan pertama dengan mahasiswa sebagai bagian dari kontrak perkuliahan. Dalam, kntrak kuliah juga disepakati aturan kuliahnya. RPS menjadi dasar evaluasi materi perkuliahan dengan cara membandingkan RPS dengan rekap absensi dosen yang memuat materi yang diajarkan.

Implementasi

Perkuliahan dilakukan berdasarkan RPS yang telah disepakati oleh para dosen. Secara umum, ada beberapa metode atau strategi pembelajaran yang dijalankan oleh dosen:

1. Seminar / Diskusi / Presentasi.

2. Praktikum / Studi Lapangan.

3. Pembelajaran Berbasic Komputer.

4. Pembelajaran

Evaluasi Pencapaian Mahasiwa

Evaluasi prestasi mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. Evaluasi kemajuan mahasiswa yang dilakukan oleh dosen dengan mengacu pada Sistem Penilaian Prestasi Mahasiswa yang ditetapkan oleh MIP yang tercantum dalam RPS. Sistem penilaian kemajuan prestasi belajar siswa menggunakan skala interval.Untuk memperoleh penilaian yang tepat dan lebih apresiatif maka standar penilaian berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 052/SK-UMY/XII/2014 Tentang Standar Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu skala A,B, C, D dan E. dimana A (Nilai 80-100), B (Nilai 60-79), C (Nilai 50-59), D (Nilai 20-39), E (Nilai 0-19).

2. Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai dengan RPS masing-masing mata kuliah

3. Terkait persyaratan kelulusan, mahasiswa dinyatakan selesai studi di Program Magister Ilmu Pemerintahan UMY dan berhak mengikuti yudisium jika telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut: (1) Melakukan pendaftaran dengan mengisi blanko yang disediakan olehprogram belajar.(2) Telah mengikuti mata kuliah dalam kurikulum 45 SKS.(3) Telah mengikuti pre-draft proposal, ujian proposal, seminar penelitian, dan ujian tesis.(4) Yudisium.(5) Menyerahkan fotokopi Kartu Mahasiswa Aktif.(6) Bebas pembayaran SPP dan DPP.

Semester I

• Methodology and Approaches in Politics and Government / Metodologi dan Pendekatan dalam Politik dan Pemerintahan (3 SKS)

• ICT in Politics and Governance / TIK dalam Politik dan Tata Kelola Pemerintahan (3 SKS)

• Public Sector Governance / Tata Kelola Sektor Publik (3 SKS)

• Global Governance and Comparative Government / Tata Kelola Global dan Pemerintahan Komparatif (3 SKS)

• Digital Democracy / Demokrasi Digital (3 SKS)

Semester II

• Regional Autonomy Politics and Smart Governance / Politik Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemenerintahan yang Cerdas (3 SKS)

• Government Ethics / Etika Pemerintahan (3 SKS)

• Research Workshop in Applied and Government – Lokakarya Penelitian di Terapan dan Pemerintahan ( 3 SKS)

• Theories of Development / Teori Pembangunan (3 SKS)

• Apparatus Resources Management / Tata Kelola Sumber Daya Aparatur (3 SKS) 

Semester III