DPRD Kulon Progo, Kembali Percayakan MIP & LPM UMY Selenggarakan Bimbingan Teknis Tatap Muka

September 15, 2021, oleh: superadmin

Yogyakarta – DPRD Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat dan MIP UMY menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema “Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah”  12 – 14 September 2021 bertempat di Melia Purosani Hotel Yogyakarta.

Acara pembukaan Bimtek dimaksud dibuka oleh Kepala Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) UMY Assoc. Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. dan Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Ibu Akhid Nuryati, S.E. Dalam sambutannya pada hari Minggu (12/9), Dyah Mutiarin menekankan agar anggota dewan mencermati betul Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah bersama Pemerintah daerah, serta Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua Akhid Selaku Ketua DPRD Memberi Pesan Kepada Anggota Yang Mengikuti Bimtek Agar Meluruskan Niat untuk Betul-Betul Belajar Dengan Fokus dan Serius Karena Apa Yang Akan Disampaikan Dalam Bimtek Kali Ini Merupakan Kebutuhan Kita Bersama.

Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: (i). Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres 12 Tahun 2021, (ii). Kesiapan Masyarakat dan Pemda Kulon Progo Memanfaatkan Peluang Aerotropolist , (iii). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020: Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi pertama tersebut disampaikan oleh Dr. Toto Suharto, S.T., M.Si,  Materi ke dua disampaikan oleh Arum Kusumaningtyas, S.IP., M.Si dan yang ke tiga oleh Assoc. Prof. Dr. Dyah Mutiarin, S.IP., M.Si.

Selama penyelenggaraan kegiatan, panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta, Seperti pengunaan masker, menjaga jarak, dan himbauan mencuci tangan untuk mensterilisasi ruangan dan hal lainnya sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Virus Corona.Harapannya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo agar lebih produktif dalam bekerja, lebih innovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.(RM)