Magister Ilmu Pemerintahan dan DPRD DKI adakan Pendalaman Tugas DPRD

November 25, 2020, oleh: superadmin

Yogyakarta – Magister Ilmu Pemerintahan Bekerjasama dengan DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan Bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI. Jakarta terselenggara atas kerja sama dari Fraksi PKS DPRD DKI dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.“Penerapan Pengaruh OMNIBUSLAW bagi Pemerintah daerah dan Substansi Perubahan pengelolaan Keuangan Daerah Serta Perencanaan dalam Penyusunan Perda di Provinsi DKI Jakarta”

Acara pembukaan Bimtek dimaksud dibuka oleh Kepala LP3M UMY Bapak Dr. Ir. Gatot Supangkat, MP., IPM. Dalam sambutannya pada hari Senin (23/11), Gatot menekankan agar anggota dewan mencermati betul Penerapan Pengaruh OMNIBUSLAW bagi Pemerintah daerah, serta Perubahan pengelolaan Keuangan Daerah Serta Perencanaan dalam Penyusunan Perda di Provinsi DKI Jakarta

Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: (i). Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja: Perspektif Hukum Tata Negara, (ii). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, (iii). Tugas Pokok, Peran Dan Fungsi Dprd Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Materi pertama tersebut disampaikan oleh Iwan Satriawan, Ph.D Dosen Fakultas Hukum UMY dan materi ke dua disampaikan oleh Dadang Suwanda SE, MM, MAk, Ak, CA. Yang merupakan dosen IPDN.

Selama penyelenggaraan kegiatan, panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta, Seperti pengunaan masker, menjaga jarak, himbauan mencuci tangan/menggunakan sarung tangan, pengunaan UV-C lamp untuk mensterilisasi ruangan dan hal lainnya sebagai upaya pencegahan dan penyebaran Virus Corona.

kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta agar lebih produktif dalam bekerja, lebih innovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran baru serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.(AS)