Kamis, 25 Oktober 2018. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Magister Ilmu Pemerintahan UMY menerima kunjungan dari Badan Kepegawaian Negara  Republik Indonesia yang bertempat di Ruang Sidang Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Nano Prawoto, M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia membuka kegiatan sosialisasi ini lalu diikuti pemaparan materi oleh Catherin, S.Psi dan Virginia, S.Psi., M.Sc. Kunjungan ini bertujuan untuk mensosialisasikan suatu program baru yang dibuat oleh BKN dengan nama A-EXPECS (ASEAN Pool of Experts System). A-EXPECS merupakan sistem informasi pengelolaan tenaga ahli tingkat ASEAN berbasis website yang ditujukan sebagai bank data yang akan dimanfaatkan sebagai pertukaran informasi data Tenaga Ahli di negara se-ASEAN, sekaligus sebagai media informasi rangkaian seluruh kegiatan ACCSM. BKN melalui program A-EXPECS berperan sebagai rumah (pool) bagi inventori data talent dan pakar sektor publik di ASEAN. A-EXPECS juga diharapkan dapat menjadi ajang kelahiran talenta dan pakar baru melalui mekansime talent executive forum. Dengan pembangunan A-EXPECS ini, BKN selaku institusi pengelola manajemen kepegawaian menargetkan tercapainya kesetaraan dan kemajuan antar negara ASEAN dalam sistem kepegawaian maupun peningkatan layanan publik. Selain itu diharapkan para ahli yang ada mampu membina calon ahli lainnya (Experts Creating Experts).
Catherina, S.Psi menambahkan “Meskipun Program A-EXPECS belum secara resmi diluncurkan dan masih berupa prototype, pihak BKN yakin ini merupakan suatu kesempatan besar untuk menjalin kerjasama dengan negara ASEAN, salah satunya adalah melalui pertukaran ekspert/ahli untuk diundang ke negara lain sebagai pembicara. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pihak UMY dapat merekomendasikan pada ahli di masing-masing bidang keahlian yang telah ditetapkan oleh BKN”
Eko Priyo Purnomo, M.Res., Ph.D selaku Kepala Lembaga Kerjasama menyambut baik sosialisasi dari BKN ini dan mengharapkan program ini dapat segera terealisasi sehingga pihak UMY dapat mengirimkan ahli/pakar yang berpengalaman untuk ikut serta dalam proses pertukaran para ahli ini. Namun, yang menjadi fokusnya adalah BKN untuk bisa menjamin kesetaraan antara akademisi yang berasal dari perguruan tinggi swasta dan akademisi yang berstatus PNS.