Jum’at, 2 Maret 2018. Magister Ilmu Pemerintahan UMY bersama dengan DPR RI mengadakan FGD terkait Problematika Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokratisasi Desa, yang dilaksanakan di ruang student hall, Gedung Pascasarjana UMY lantai 2. Dalam kesempatan ini, DPR RI mengirimkan 5 orang delegasi sebagai partisipan. Dr. Suswanta, M.Si dan Dr. Suranto, M.Pol selaku dosen Magister Ilmu Pemerintahan UMY berperan sebagai moderator dan pembicara dalam FGD ini. FGD ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam upaya-upaya dalam meningkatkan demokratisasi di desa. Dalam demokratisasi desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran dalam mendukung proses demokratisasi desa, namun terkesan belum optimal dikarenakan beberapa permasalahan.
Menurut Dr. Suranto, M.Pol permasalahan tersebut meliputi kelemahan dalam aspek pengorganisasian, dukungan staf, hak bagi anggota BPD kurang jelas, minimnya kapasitas personal. Dari keseluruhan problem tersebut, akar masalah yang dapat ditarik adalah karena secara normatif belum ada peraturan turunan yang mengatur secara spesifik tentang BPD, terutama aturan di tingkat lokal seperti Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati/Walikota.