Kurikulum

Persyaratan Kuliah
A. Syarat Perkuliahan
  1. Semua dosen Penanggung jawab matakuliah menyampaikan kontrak belajar diawal semester
  2. Mahasiswa wajib mengisi presensi kehadiran
  3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75 % kehadiran, jika tidak memenuhi syarat tersebut, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian
  4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan serta kegiatan-kegiatan akademik
  5. Mahasiswa menjaga  kelancaran proses akademik
  6. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen  serta aktif ikut serta didalam diskusi
B. Persyaratan Ujian Mata Kuliah
  1. Ujian dilakukan dengan metode analisis kasus dengan kasus – kasus yang mutakhir sesuai dengan perkembangan bidang
  2. Mahasiswa diwajibkan mengumpulkan tugas analisis kasus tersebut sebagai ujian
  3. Mahasiswa mempersentasikan baik secara kelompok maupun individu tugas yang dikerjakan bergantung pada jenis ujian
  4. Analisis Kasus dilakukan dengan memuat perkembangan kekiniaan dalam kajian pemerintahan
  5. Persensi kehadiran > 75%.
  6. Mahasiswa yang memproleh nilai C diwajibkan mengulang tanpa mengikuti perkuliahan
  7. Mahasiswa yang memproleh nilai D diwajibkan mengulang dengan mengikuti proses perkuliahan seperti biasanya
C. Pelaksanaan
  1. Learning Activities terdiri dari: (1) Kuliah tatap muka di kelas dengan dosen yang terdiri dari pakar, praktisi,  dan akademisi, (2) Tutorial atau diskusi kasus, (3) Kegiatan Teleconference, dan (4) Field Site Teaching (FST) yaitu kunjungan lembaga  pemerintah/ tempat lain yang relevan
  2. Dosen memberikan kasus- kasus sebelum perkuliahan untuk bahan diskusi.
  3. Dosen melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses perkuliahan.
  4. Kasus diintegrasikan dalam setiap mata kuliah.
  5. Soal ujian dibuat oleh Tim teachingberupa analisis kasus.
  6. Nilai ujian merupakan gabungan dari nilai akhir dan nilai selama proses
D. Monitoring dan Evaluasi
  1. Untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan maka ditunjuk penanggung jawab semester, penanggung jawab mata kuliah dan asisten penanggung jawab semester.
  2. Untuk menjaga kualitas akademik, maka dilakukan koordinasi diawal dan akhir semester dengan semua penanggung jawab matakuliah.
  3. Untuk mengetahui problem langsung di lapangan (kegiatan perkuliahan malam) maka dilakukan supervisi malam secara bergantian oleh pengelola.
  E. Kendala
  1. Team teaching kesulitan dalam membuat kasus yang terintegrasi dengan beberapa mata kuliah.
  2. Buku ajar mata kuliah mahasiswa masih berupa kumpulan referensi-referensi yang berasal dari berbagai sumber yang dimiliki Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMY.
F. Tindak Lanjut
  1. Dilakukan diskusi dengan praktisi pemerintahan untuk membuat kasus integrasi, mengirimkan dosen untuk mengikuti workshop sesuai kompetensinya.
  2. Mendorong dosen untuk membuat dan menerbitkan buku ajar dengan distimulasi melalui subsidi anggaran pembuatan buku.
Materi Kuliah

A. Persiapan

Sebelum proses perkuliahan dilaksanakan, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan menyusun jadwal mata kuliah dan dosen pengampu dengan mempertimbangkan kompetensi dosen dan beban sks mengajar. Dosen pengampu mata kuliah kemudian mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dosen mempersiapkan  dan mendiskusikan kembali Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Perkuliahan yang sudah ada diskusi dosen rumpun matakuliah  serta mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna, dan stakeholderlainnya dalam rapat pada sebelum dimulainya periode perkuliahan. RPS memuat learning outcome, kemampuan akhir mahasiswa, matriks pembelajaran, rancangan tugas, dan penilaian mahasiswa. Matriks pembelajaran mengikuti format sebagai berikut :

 Format Matriks Pembelajaran

Pertemuan ke Kemampuan Akhir Yang Diharapkan Bahan Kajian Materi/ Pokok Bahasan Strategi Pembelajaran Kriteria Penilaian (Indikator) Bobot

Matriks pembelajaran di atas merupakan format yang dapat dijadikan acuan  bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dan juga sebagai alat kendali dosen dalam menjalankan perkuliahan. RPS harus disampaikan oleh dosen dipertemuan pertama dengan mahasiswa sebagai bagian dari kontrak kuliah. Kontrak kuliah tersebut juga disepakati tetang tata tertib perkuliahan. RPS menjadi dasar evaluasi materi kuliah dengan membandingkan antara RPS dengan rekap kehadiran mengajar dosen yang berisi tentang materi yang diajarkan.

 

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan perkuliahan dilakukan berdasarkan RPS yang telah disepakati oleh dosen. Secara umum, ada beberapa metode atau strategi pembelajaran yang dijalankan oleh dosen:

  1. Kuliah
  2. Seminar/Diskusi/Presentasi.
  3. Praktikum/Studi Lapangan.
  4. Computer Aided Learning.
  5. Belajar mandiri.

 

C. Evaluasi Prestasi Mahasiswa

Evaluasi prestasi mahasiswa yang dilakukan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan adalah sebagai berikut:

  1. Penilaian kemajuan belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan mengacu pada Sistem Penilaian Kemajuan Prestasi Mahasiswa yang di tetapkan oleh Program Studi yang tercantum dalam RPS. Sistem penilaian kemajuan prestasi mahasiswa menggunakan skala interval. Untuk mendapatkan penilaian yang presisi dan lebih apresiatif, Standar penilaian berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 052/SK-UMY/XII/2014 Tentang Standar Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta yaitu skala A, B, C, D dan E. dimana A (nilai 80-100), B (Nilai 60-79), C (Nilai 50-59), D (Nilai 20-39), E (Nilai 0-19).
  2. Jadwal pelaksanaan Ujian Kompetensi sesuai dengan RPS masing-masing mata kuliah.
  3. Terkait ketentuan kelulusan, mahasiswa dinyatakan selesai menempuh program studi pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UMY dan berhak mengikuti yudisium kelulusan apabila telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut: (1) Mengajukan pendaftaran dengan mengisi blangko yang disediakan program studi. (2) Telah menempuh mata kuliah dalam kurikulum 45 SKS. (3) Telah mengikuti pra rancangan proposal, ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tesis. (4) Yudisium. (5) Menyerahkan copy Kartu Mahasiswa Aktif. (6) Bebas tunggakan SPP dan DPP.
Mata Kuliah

SEMESTER 1

MATA KULIAH SKS
Kebijakan Publik Governance 3
Teori Politik Pemerintahan 3
Tata Kelola Sektor Publik 3
Tata Kelola Keuangan Publik 3
Metode Penelitian Pemerintahan 3
ICT Politik dan Governance 3
TOTAL SKS 18

 

SEMESTER 2

MATA KULIAH SKS
Politik Legislasi 3
Politik Otonomi Daerah 3
Etika Pemerintahan 3
Tata Kelola Pelayanan Publik 3
MK Pilihan I 3
MK Pilihan II 3
TOTAL SKS 18

 

SEMESTER 3

MATA KULIAH SKS
Tesis 9
TOTAL SKS 9

 

MATA KULIAH PILIHAN

MATA KULIAH SKS
Tata Kelola Sumber Daya Manusia 3
Reformasi Birokrasi Pemerintahan 3
Akuntabilitas Sektor Publik 3
Kepemimpinan dan Networking 3
Demokrasi dan Masyarakat Sipil 3
Sistem Pemilu dan Partai Politik 3
Komunikasi Politik 3
Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan 3
Resolusi Konflik dan Perdamaian 3